PARADASE.id – Penanggulangan masalah banjir di Bontang disebutkan bakal lebih serius. Setelah sebelumnya, rekomendasi Pansus DPRD Bontang dianggap tidak dijalankan secara efektif oleh pemerintah.
Sampai kemudian DPRD Bontang mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Bencana Banjir dalam Prolegda Kota Bontang Tahun 2021.
Wali Kota Bontang Basri Rase menyatakan setuju dengan rancangan perda tersebut. Asalkan, muatan materi diatur secara spesifik serta disesuaikan dengan Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang diluncurkan tahun ini.
Selain itu, Basri juga mengusulkan agar menggunakan aplikasi yang berbasis web dan pemasangan CCTV untuk pemantauan informasi banjir.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Amanah Nurani Rakyat (Annur) menyatakan perlu ada upaya serius dalam menanggulangi ancaman banjir yang kerap terjadi setiap tahun.
Anggota Fraksi Annur Rusli menjelaskan, berbagai upaya pemerintah Kota Bontang selama ini yang bersifat struktural, ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi banjir.
Selain itu, selama ini penaggulangan banjir lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampaj bencana. Meskipun, kebijakan non fisik yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat sudah dirancang, namun belum diimplementasikan secara baik.
“Kami nilai, penanggulangan banjir selama ini belum efektif, makanya DPRD Bontang usulkan penanganan dalam bentuk perda sebagai dasar hukum agar pemerintah lebih serius menangani masalah tersebut,” ujar Rusli saat rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (17/05/2021) siang.
Dijelaskan Rusli, kebijakan sektoral, sentralistik dan top down tanpa melibatkan warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan global. Yang menuntut desentralisasi, demokrasi dan partisipasi pemangku kepentingan, terutama warga yang terkena bencana banjir.
Selain itu, kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik harus diimbangi dengan langkah-langkah non fisik. Sehinggap peran warga dan pemangku kepentingan lainnya diberi tempat yang sesuai.
“Supaya penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif,” ujarnya.
Fraksi Annur pun meminta agar pendanaan penanggulangan banjir harus lebih maksimal dalam APBD maupun APBN. Serta melibatkan pihak swasta dalam pembiayaan penanggulangan banjir.
“Anggaran harus lebih maksimal di APBD dan APBN serta meminta pihak swasta agar lebih terlibat dalam hal tersebut,” tutupnya. (Adv)
