Paradase.id – Praktek politik uang tetap menjadi fenomena yang sering muncul di masyarakat menjelang pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamati bahwa fenomena ini tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang masih melanda masyarakat.
Firli Bahuri, Ketua KPK, menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk mempertahankan netralitasnya dalam setiap siklus politik. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (14/8), Firli menyatakan, “Di tengah gelombang tahun politik, KPK akan terus mempertahankan sikap netral tanpa terlibat dalam praktik politik atau tindakan praktis apapun.”
Perlunya penanganan serius terhadap politik uang dalam konteks pemilu menjadi tugas bersama seluruh pihak. Pengawasan dan upaya pencegahan bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK semata, melainkan juga melibatkan berbagai kalangan.
Firli menekankan bahwa partai politik (parpol) beserta kader-kader parpol, bersama dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki tanggung jawab untuk mencegah segala upaya terkait politik uang. Tujuan dari kerja sama ini adalah mewujudkan pendidikan politik yang cerdas dan berintegritas.
Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menjelaskan mengapa praktik politik uang masih bertahan dalam lingkungan politik. Salah satu penyebabnya adalah kesejahteraan masyarakat yang belum memadai. Ia menyatakan, “Masih ada pertanyaan mengapa money politic terus terjadi? Faktanya, sekitar 50% masyarakat kita belum meraih kesejahteraan yang memadai dan lebih dari 50% juga belum mencapai tingkat pendidikan yang baik. Ini menjadi prasyarat mutlak jika kita ingin menjaga kesehatan sistem demokrasi kita.”
Pentingnya peran masyarakat juga ditekankan oleh Alex. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab bukan hanya berada pada calon pemimpin atau anggota dewan yang diharapkan berintegritas, melainkan juga pada kesadaran kolektif bahwa praktik politik uang adalah perilaku yang tidak benar.
Sebagai bagian dari usaha menciptakan pemilu yang sehat, tidak cukup hanya menempatkan beban pada peserta pemilu. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menolak politik uang. Alex menambahkan, “Kuncinya adalah bagaimana kita dapat mendorong masyarakat untuk menolak segala tawaran atau upaya yang melibatkan politik uang.”
Dalam menjaga integritas pemilu dan membangun demokrasi yang kuat, kerja sama lintas sektor menjadi penting. Kesadaran kolektif akan dampak buruk politik uang terhadap sistem demokrasi perlu ditingkatkan, sambil juga memperhatikan upaya perbaikan ekonomi dan pendidikan masyarakat secara menyeluruh. (Sumber: detik.com/Yogi Ernes)
Editor: Faizah
