BONTANG – Suasana khidmat menyelimuti ruang Rapat Paripurna lantai III Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (30/3/2026). Dalam forum resmi tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Neni menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi titik balik bagi perekonomian Kota Bontang. Setelah sempat mengalami tekanan pada tahun sebelumnya, ekonomi daerah berhasil tumbuh positif sebesar 3,21 persen.
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya mencerminkan pemulihan, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang lebih sehat. Sektor non-migas kini mulai mendominasi dengan pertumbuhan mencapai 6,33 persen, menandai berkurangnya ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
Di sisi lain, kualitas hidup masyarakat juga menunjukkan tren membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang tercatat sebesar 83,04 atau masuk kategori sangat tinggi. Hal ini menjadi indikator bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Penurunan angka kemiskinan turut memperkuat capaian tersebut. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 7.110 jiwa pada 2024 menjadi 6.180 jiwa di tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan hingga berada di angka 6,36 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dijalankan mulai memberikan dampak nyata, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Neni.
Dalam aspek keuangan daerah, Pemerintah Kota Bontang juga mencatat kinerja yang cukup baik. Dari target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 sebesar Rp2,890 triliun, realisasi mencapai Rp2,846 triliun atau 98,47 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,951 triliun yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik.
Melalui capaian tersebut, Pemerintah Kota Bontang optimistis dapat terus melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tahun-tahun mendatang. (*)
