Paradase.id – Dalam upaya mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan target penting. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa luas total IKN Nusantara mencapai 256 hektare, dan tahap awal pembangunan akan difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup area seluas 6.671 hektare.
Pembagian wilayah KIPP menjadi 1A, 1B, dan 1C menjadi titik tolak dalam perencanaan pembangunan. Kementerian PUPR berharap pada tahun 2024, bagian 1A sudah memiliki bangunan yang berdiri, sedangkan 1B dan 1C akan menyusul. KIPP diproyeksikan untuk menampung 280-300 ribu jiwa dengan konsep kota masa depan yang berfokus pada aspek hutan dan kepulauan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pembangunan di IKN Nusantara berjalan sejalan dengan pelestarian lingkungan. Rencananya, 70 persen lahan akan ditetapkan sebagai lahan hijau, sementara 30 persen sisanya digunakan untuk bangunan-bangunan.
Diana Kusumastuti menekankan pentingnya membangun dengan memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, pembangunan di IKN Nusantara harus mencerminkan identitas nasional yang inklusif, mewakili berbagai suku dan bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar pembangunan biasa, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menghadirkan kualitas yang lebih baik dan berstandar internasional.
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong, pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan simbol lompatan bagi bangsa Indonesia. Pemerintah telah melakukan perencanaan matang untuk pembangunan IKN Nusantara, dan berusaha menerapkan inovasi-inovasi yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Penggunaan sumber daya ahli dari berbagai bidang di Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi dan nilai tambah bagi tantangan pembangunan IKN yang berkelanjutan. (Sumber: Antara)
Editor: Faizah
